BPD

KETUA BPD

PURWADI
WAKIL KETUA

KASWADI
SEKRETARIS

NINIK LINIAWATI
ANGGOTA


RUSWANTO

N,A,A MARZUKI

MOH AMIN


RUSMINI

QOIRUDIN

AGUS

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DIMORO KECAMATAN TOROH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DIMORO KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG
PERSETUJUANPENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) DESA DIMORO TAHUN 2017
MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIMORO,

Menimbang : a. bahwa setelah melalui pembahasan dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa, maka Rancangan Peraturan Desa Dimoro tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2017 dapat disetujui untuk segera ditetapkannya menjadi Peraturan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8 );
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan ( Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18 ).
16. Peraturan Desa Dimoro Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Desa Dimoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Dimoro Tahun 2014-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Menyetujui ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa Dimoro tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2017menjadi Peraturan Desa, dengan Berita Acara Rapat Paripurna terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
RKP Desa Tahun 2017 sebagai dasar dalam menyusun dan menetapkan APBDesa Tahun 2017.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dimoro
Padatanggal : 15 September 2016
BADAN PERMUSYWARATAN DESA DIMORO
KEC. TOROH KAB. GROBOGAN
KETUA,

 

SRIYANTO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Grobogan;
2. Camat Toroh;
3. Kepala Desa Dimoro;
4. Arsip

Lampiran 1 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dimoro
Nomor : 5Tahun 2016
Tanggal : September 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DIMORO KECAMATAN TOROH
BERITA ACARA
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) DESA DIMORO TAHUN 2017
MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini Kamis tanggal lima belas bulan Septemberrtahun Dua ribu enam belas, yang bertempat di Balai Desa Dimoro Kecamatan Toroh kami yang bertanda tangan di bawah ini , telah melaksanakan Musyawarah Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP-Desa ) Tahun 2017menjadi Peraturan Desa. Musyawarah dihadiri oleh anggota BPD Tambirejo, Pemerintah Desa, Tim Penyusun RKP Desa dan unsur lain yang terkait sebagaimana Daftar hadir terlampir dengan hasil sebagai berikut :
1. Menyetujui ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa Dimoro tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2017menjadi Peraturan Desa.
2. RKP Desa Tahun 2017 sebagai dasar menyusun dan menetapkan APBDesa tahun 2017
Demikian berita acara ini di buat dalam rangkap 2 ( dua ) lembar, Lembar I dikirim kepada Kepala Desa dan Lembar II sebagai Arsip, selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIMORO
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGA

1. PURWADI  KETUA. BPD

2. KASWADI  WAKIL BPD

3. NINIK LINIAWATI  SEKRETARIS, BPD

4. RUSWANTO  ANGGOTA , BPD

5.  N.A.A MARZUKI ANGGOTA , BPD

6. MOH AMIN ANGGOTA , BPD

7. RUSMINI ANGGOTA , BPD

8. QOIRUDIN ANGGOTA , BPD

9. AGUS  ANGGOTA , BPD